Analisis Pemanfaatan Fasilitas Pajak Oleh Pihak Ketiga Terhadap Penyerahan Barang Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Kepada Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2021)

ENI NURAINI. Analisis Pemanfaatan Fasilitas Pajak Oleh Pihak Ketiga Terhadap Penyerahan Barang Jasa Dalam Rangka Penanganan Covod19 Kepada Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2021). Di bawah bimbingan YANTI BUDIASIH, SE, MM

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pihak ketiga telah memanfaatkan fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah yang tertuang pada PMK Nomor 143/PMK03/2020 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan menjadi PMK 239/PMK03/2020 yang kemudian terakhir yang terbaru adalah PMK 83/PMK.03/2021 terkait penyerahan barang dan jasa kepada instansi pemerintah dalam rangka penanganan covid19. Analisa dilakukan dengan metode wawancara, studi dokumen dan observasi, dimana hasil penelitian menunjukan bahwa pihak ketiga belum seluruhnya memanfaatkan fasilitas pajak. Hal ini sebagaimana hasil analisa dari dokumentasi pada salah satu unit kerja di kedeputian tiga, dimana diketahui bahwa dari 332 data pihak ketiga yang menyerahkan barang jasa terkait akun covid yaitu 521131 Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid19, 521241 Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid19 dan 522192 Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid19, terdapat 151 pihak ketiga yang telah memanfaatkan fasilitas pajak dan terdapat 181 pihak ketiga yang tidak memanfaatkan fasilitas pajak. Hal tersebut dapat pula terlihat pada diagram pie dimana hanya 45% yang memanfaatkan fasilitas pajak dan 55% yang belum memanfaatkan fasilitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah di bidang perpajakan belum tersosialisasi seluruhnya kepada para pihak ketiga atau stakeholder terkait.

Kata Kunci : Fasilitas Pajak, Pemanfaatan Fasilitas Pajak, Penyerahan Barang Jasa