Nasionalisme Ekonomi yang Rapuh

Selain faktor pembudayaan, faktor pelembagaan minjadi pilar penting dalam nasionalisme ekonomi. Saya teringat karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, dalam Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2019). Buku ini mengangkat hasil riset terkait faktor-faktor yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan politik dan ekonomi suatu negara.

Tesis utamanya, bahwa kegagalan sangat bergantung pada institusi ekstraktif, yakni sistem yang dirancang untuk memusatkan kekayaan serta kekuasaan di tangan segelintir elit penguasa. Polanya adalah, kekuasaan terpusat pada elite, mengakarnya korupsi dan oligarki, hukum melayani rezim penguasa, dan ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu.

Sebaliknya, keberhasilan ekonomi bergantung pada institusi inklusif, yakni membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Polanya, kesempatan ekonomi terbuka bagi semua, kompetisi yang adil dan sehat, kekuasan yang dapat diawasi dan dikendalikan, hukum yang berlaku untuk semua, serta hak milik yang terlindumgi.

Artinya, nasionalisme ekonomi harus ditopang oleh institusi inklusif yang kuat. Sayang sekali, banyak kebijakan rezim justru abai terhadap partisipasi publik. Pelbagai kebijakan kapitalisme negara, seperti kebijakan MBG, KDKMP, Sekolah Rakyat, dan lainnya, kurang memiliki dasar kajian akademik, uji publik, dan studi kelayakan.

Bahkan, lemah dalam basis data, regulasi, dan desain fungsi-fungsi teknokratiknya. Sehingga terkesan terjadi, orkestrasi sistem institusi ekstraktif yang koersif, justru bisa memjebak ke arah negara gagal. Sayang sekali, seabrek kebijakan kapitalisme negara yang digulirkan pemerintah, bukan dari produk Perguruan Tinggi, tapi improvisasi Presiden.

Rapuhnya dari sisi pelembagaan, tentu berkonsekuensi pada lemahnya tata kelola. Meletupnya banyak kasus korupsi dan penyelewangan anggaran pada proyek kapitalisme negara saat ini, mengindikasikan bahwa kelembagaan inklusif dan tata kelola menjadi penting dan genting.